tugas softskill ke 3

Sejarah Perekonomian Indonesia

Sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula sosialisme.Kehidupan perekonomian atau sistem ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari prinsip – prinsip dasar dari pembentukan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Sistem ekonomi Indonesia yang termasuk sistem ekonomi campuran itu disesuaikan terutama dengan UUD 1945 sebelum di amandemen tahun 2000 yakni sistem ekonomi Pancasila dan ekonomi yang menitikberatkan pada  koperasi  terutama pada masa Orde lama sebelum tahun 1996 dan hingga kini masih berkembang.

  Perbedaan antara sistem ekonomi kapitalisme atau sistem ekonomi sosialisme dengan sistem ekonomi yang di anut oleh Indonesia adalah pada kedua makna yang terkandung dalam keadilan sosial yang merupakan sila ke lima Pancasila yakni prinsip pembagian pendapatan yang adil dan prinsip demokrasi ekonomi. Kedua prinsip ini sebenarnya yang merupakan pencerminan sistem ekonomi Pancasila, yang jelas – jelas menentang sistem individualisme liberal atau free fight liberalism (sistem ekonomi kapitalisme ekstrem) dan sistem ekonomi komando (sistem ekonomi sosialisme ekstrem).

A.Sistem Ekonomi Pada Masa Pemerintahan Belanda

             Sejarah ekonomi colonial Hindia Belanda dibagi dalam tiga episode,yaitu Sistem merkantilisme ala VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) tahun 1600 – 1800 yang penekanannya dilakukan pada peningkatan ekspor dan pembatasan impor, Sistem monopoli negara Atau lebih dikenal dengan sistem tanam paksa tahun 1830 – 1870, dan Sistem ekonomi kapitalis liberal tahun 1870 - 1945. Sistem – sistem ekonomi colonial ini di satu sisi meninggalkan kemelaratan dan kesusahan bagi rakyat Indonesia, namun di sisi lain melahirkan budaya cocok tanam, sistem uang, dan budaya industri. Bahkan sebenarnya, pemerintah Hindia Belanda telah menjadikan Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Asia. Pada masa itu, Indonesia merupakan pengekspor terbesar sejumlah komoditas primer khususnya gula, kopi, tembakau, teh, kina, karet, dan minyak kelapa sawit.

            Pada tahun 1930an seluruh perkebunan Hindia Belanda mencapai luas hampir 3,8 juta hektar. Ekspornya mencapai 1,6 milyar gulden pada akhir akhir 1920an. Bank – bank bermunculan dan juga lahir lembaga perkreditan rakyat, yang pada mula pendiriannya di modali oleh lumbung desa. Industri manufaktur diawali oleh pertumbuhan industri – industi gula. Selain itu, industri – industri sabun, semen, keramik, logam baja, es, rokok, dan mesin – mesin pabrik juga berkembang pesat, yang semua nya berlokasi di Jawa.Infrastruktur untuk mendukung perekonomian juga berkembang baik, seperti : pelabuhan – pelabuhan laut, jalan kereta api, dan jalan raya, termasuk pembangunan Jalan Raya Pos sepanjang 1000 kilometer yang dimulai dari Anyer hingga Panarukan. Namun, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, perkembangan ekonomi yang pesat tidak memberi peningkatan kesejahteraan bagi rakyat.Karena rakyat Indonesia pada umumnya belum terlalu mengenal perekonomian.

B.Sistem Ekonomi Pada Masa Orde Lama

            Soekarno sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia sangat membenci dasar – dasar pemikiran Barat, termasuk sistem ekonomi liberal atau kapitalisme. Soekarno menganggap sistem kapitalisme dan  liberalisme selama penjajahan Belanda sangat dan telah benar – benar menyengsarakan rakyat Indonesia sehingga aliran ini harus dibenci dan di usir jauh - jauh dari Indonesia. Menurut Soekarno, untuk mengusir atau mengimbangi kekuatan ekonomi Barat berlandaskan kapitalisme dan liberalisme, Indonesia harus menerapkan pemikiran dari Marhaenisme yaitu Marxisme. Tetapi baru pada tahun 1959 paham kapitalisme dan liberalisme secara konstituonal ditolak dengan diberlakukannya lagi UUD 1945 sebagai landasan dan acuan dari sistem ekonomi nasional.Dalam praktiknya, Soekarno menerapkan sistem ekonomi komando.

            Ketidakstabilan politik di dalam negeri yang membuat hancurnya perekonomian Indonesia pada masa Soekarno diwarnai oleh perubahan kabinet sebanyak 8 kali pada masa demokrasi parlementer pada perioe 1959 – 1965, yang di awali oleh kabinet Hatta (Desember 1949 – September 1950), dan setelah itu berturut – turut kabinet Natsir (September 1950 – Maret 1951), kabinet Sukirman (April 1951 – Februari 1952), kabinet Wilopo (April 1952 – Juni 1953), Kabinet Ali I (Agustus 1953 – Juli 1955), kabinet Burhanuddin (Agustus 1955 – Maret 1956), kabinet Ali II (April 1956 – Maret 1957), kabinet Djuanda (Maret 1957 – Agustus 1959).

            Kebijakan ekonomi paling penting yang dilakukan Kabinet Hatta adalah reformasi moneter melalui devaluasi mata uang nasional yang pada saat itu masih gulden dan pemotongan uang sebesar 50% atas semua uang kertas yang beredar pada masa Kabinet Natrsir (Kabinet pertama dalam negara kesatuan Republik Indonesia), untuk pertama kalinya dirumuskan suatu perencanaan pembangunan ekonomi. Pada massa Kabinet Sukirman, kebijakan – kebijakan penting yang di ambil antara lain nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia (BI) dan penghapusan sistem kurs berganda. Pada masa kabinet wilopo, langkah – langkah konkret yang di ambil untuk memulihkan perekonomian Indonesia saat itu di antaranya adalah untuk pertama kalinya memperkenalkan konsep anggaran berimbang dalam anggaran pendapatan dan belana negara (APBN). Pada masa Kabinet Ali I, hanya dua langkah konkret yang dilakukan dalam bidang ekonomi, yakni pembatasan impor dan kebijakan uang kertas selama Kabinet Burhanuddin.Tindakan – tindakan ekonomi penting yang dilakukan termasuk di antaranya adalah liberalisasi impor. Berbeda dengan kabinet – kabinet sebelumnya pada masa Kabinet Ali II, praktis tidak ada langkah – langkah yang berarti untuk pembangunan eonomi di Indoneisa.Selain mencanangkan sebuah rencana pembangunan baru dengan nama Rencana Lima Tahun 1956 – 1960. Kurang aktifnya Kabinet ini dalam bidang ekonomi disebabkan oleh keadaan politik di dalam negeri yang mulai goncang – gancing akibat munculnya tekanan – tekanan dari masyarakat yang berasal dari daerah – daerah di luar Jawa yang selama ini tidak merasa puas dengan hasil pembangunan di tanah air

            Pada tahun 1957, Soekarno mencanangkan “Ekonomi Terpimpin” yang lebih memperkuat lagi sistem ekonomi komando.Tahun 1957 – 1958 terjadi nasionalisasi perusahaan – perusahaan Belanda. Dengan pencanangan Ekonomi Terpimpin, sistem politik dan ekonomi Indonesia semakin dekat dengan haluan atau pemikiran sosialis atau komunis. Walaupun ideologi Indonesia adalah Pancasila, pengaruh ideologi komunis dari negara bekas Uni Soviet dan Cina sangatlah kuat.Prinsip – prinsip individualisme, persaingan bebas dan perusahaan swasta atau pribadi sangat ditentang oleh pemerintah dan masyarakat pada umumnya,prinsip – prinsip tersebut sering dikaitkan dengan pemikiran kapitalisme.Akhir tahun 1950an,sebelum menasionalisasikan perusahaan – perusahaan Belanda, sumber utama penanaman modal asing di Indonesia berasal dari Belanda yang sebagian besar untuk kegiatan ekspor  dari hasil – hasil perkebunan dan pertambangan.

             Pada tahun 1963, Soekarno menyampaikan konsep ekonomi yang di kenal dengan sebutan Deklarasi Ekonomi, yang berisi semacam tekat untuk menggunakan sistem ekonomi pasar, sebagai “koreksi” terhadap praktik – praktik ekonomi komando.Akan tetapi tekat ini tidak dapat dilaksanakan dengan matang karena tidak mendapat dukungan dari partai – partai politik termasuk Partai Komunis Indonesia. Prinsip – prinsip Deklarasi Ekonomi akhirnya dilupakan orang dan hingga berakhirnya orde lama, sistem ekonomi Indonesia yang berlaku tetap sistem komando.

C.Sistem Ekonomi Pada Masa Orde Baru Hingga Sekarang

            Pada masa orde baru yang dimulai tahun 1966, sistem ekonomi berubah total.Dalam era Soeharto ini paradigma pembangunan ekonomi mengarah pada penerapan sistem ekonomi pasar bebas (demokrasi ekonomi), dan politik ekonomi diarahkan pada upaya – upaya dan cara – cara menggerakkan kembali roda ekonomi. Pemerintahan orde baru menjalin hubungan baik dengan pihak Barat, dan menjauhi pengaruh ideologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) dan lembaga – lembaga dunia lainnya.Dengan membaiknya kembali hubungan Indonesia dengan kedua lembaga donor internasional tersebut, Indonesia mendapat pinjaman untuk membiayai defisit anggaran belanja pemerintah, yang sumber dananya berasal dari pinjaman bilateral dari sejumlah negara Barat, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda. Langkah – langkah drastis dari Soeharto tersebut juga ditegaskan oleh Muhammad Sadli yang dikutip dari Atmanto dan Febriana sebagai berikut : Begitu menjadi Presiden, Soeharto langsung menggebrakan tiga kebijakan yang berbeda 180 derajat dengan Soekarno, yakni mengembalikan ekonomi pasar, memperhatikan sektor ekonomi, dan merangkul Barat.                    Akhir tahun 1960an, atas kerja sama dengan Bank Dunia, IMF, dan ADB (Bank Pembangunan Asia) dibentuk suatu kelompok konsorsium yang disebut Inter Government Group on Indonesia (IGGI), yang terdiri atas sejumlah negara maju, termasuk Jepang dan Belanda, dengan tujuan membiayai pembangunan ekonomi di Indonesia. Boleh dikatakan bahwa pada saat itu Indonesia sangat beruntung. Dalam waktu yang relative pendek setelah melakukan perubahan sistem politiknya secara drastis dari “pro” menjadi “anti’ komunis, Indonesia bisa mendapat bantuan dana dari pihak Barat. Pada saat itu memang Indonesia merupakan satu – satu nya negara yang sangat antikomunis yang dianggap oleh Barat telah berhasil mengalahkan pemberontakan komunis dan sedang berusaha secara serius melakukan pembangunan ekonomi nya. Pada saat itu belum ada krisis ULN dari kelompok NSB, seperti pada tahun 1980an.

            Pembangunan ekonomi diatur melalui serangkaian Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang dimulai dengan Repelita I (1969 – 1974), dengan penekanan utama pada pembangunan sektor pertanian dan industri -  industri yang terkait seperti agroindustri.             Sejak tahun 80an perekonomian Indonesia mengalami suatu pergeseran kearah yang lebih liberal dan terdesentralisasi berbarengan dengan berubahnya peran pemerintahan pusat dari yang sebelumnya sebagai agen pembangunan ekonomi di samping agen pembangunan sosial dan politik ke peran lebih sebagai fasilisator bagi pihak swasta, terutama dari segi administrasi dan regulator, sedangkan peran swasta meningkat pesat.

            Hasil dari usaha – usaha pemerintahan orde baru untuk menghidupkan kembali roda perekonomian nasional dengan sistem ekonomi pasar dan didukung oleh kebijakan – kebijakan ekonomi di segala sektor dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan di dalam Repelita cukup mengagumkan, terutama dilihat pada tingkat makro.Pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah mampu meningkatkan posisi Indonesia dari satu negara termiskin di dunia menjadi negara berpendapatan menengah.

            Sistem ekonomi Indonesia cenderung semakin kapitalis atau sistem ekonomi pasar semakin luas diterapkan sejak era reformasi pada tahun 1988 hingga sekarang pada masa pemerintahan SBY.  Ada dua dorongan utama yang membuat hal itu terjadi. Pertama, karena desakan dari IMF sebagai konsekuensi dari bantuan keuangan dari lembaga moneter dunia tersebut yan di terima oleh pemerintah Indonesia untuk membiayai proses pemulihan akibat krisis ekonomi 1997 sampai 1988. Sudah diketahui secara umum bahwa setiap negara menerima bantuan dari IMf harus melakukan apa yang disebut “penyesuaian struktural” yang terdiri atas sejumlah langkah yang harus ditempuh oleh negara – negara penerima bantuan yang menjurus liberalisasi perekonomian mereka..

            Bagaimana sampai munculnya sejarah perekonomian Indonesia ? Banyak hal yang bisa dijelaskan disini . Tapi secara singkat bisa dijelaskan bahwa semua ini karena rotasi atau perjalanan sebuah bangsa menuju pembangunan dan kemajuan.

            Negara lain sangat berpengaruh dan mempunyai peranan penting dalam semua bidang yang ada dalam setiap negara.Sebuah negara tidak akan bisa mencapai puncak kejayaan apabila tidak adanya bantuan atau masukan berupa materil maupun moril dari negara lain.

            Perubahan  -perubahan ekonomi di Indonesia dimulai dari masa penjajahan Belanda.Pada masa ini rakyat di Indonesia terlalu berpaku dan sangat mentaati semua peraturan yang telah diterapkan oleh pihak – pihak Belanda.Namun seiring dengan berjalannya waktu,masyarakat Indonesia pun mulai berpikir dan bergerak menuju ke arah perekonomian yang baik dan sesuai dengan ciri - ciri Indonesia tanpa mengikuti pengaruh negara lain.

            Tahun demi tahun bergulir,seiring perkembangan zaman akhirnya masyarakat Indonesia berhasil keluar dari tekanan perekonomian yang dianut oleh Belanda.Mereka mampu membuat sistem ekonomi sendiri menurut kepercayaan mereka yang pada saat itu dipimpin oleh Bapak Soekarno.Mereka meninggalkan sistem ekonomi yang telah diterapkan oleh Belanda dan menggantinya dengan sistem perekonomian mereka (sistem ekonomi komando) itulah sistem ekonomi yang pertama kali diterapkan di Indonesia pada masa Bapak Soekarno.

            Setiap pemimpin di Indonesia terkadang menerapkan sistem ekonomi yang berbeda yang diikuti dengan perkembangan zaman,pengaruh dari negara lain dan ideologi masing – masing pemimpin.Akan tetapi setiap pemimpin pasti menginginkan sebuah sistem ekonomi yang dapat membuat suatu perkembangan ekonomi di Indonesia dalam berbagai bidang.

Pembangunan Ekonomi di Indonesia Permasalahan – Permasalahan yang terjadi setelah Paradigma

            Begitu banyak masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia.Mulai dari masalah yang kecil hingga masalah yang besar.Ekonomi sangat rekat dengan kehidupan kita.

            Krisis adalah masalah ekonomi yang terbesar,bukan hanya di Indonesia tetapi juga di Luar Negeri.Krisis yang terjadi di Indonesia terjadi sekitar tahun 1998 pada saat penurunan jabatan Presiden Soeharto.Masyarakat Indonesia ingin Presiden Soeharto turun dari jabatan nya,masyarakat melakukan aksi demo yang anarkis.Kekisruhan terjadi dimana – mana.Mulai dari pembakaran yang dilakukan oleh kalangan pihak,organisasi bahkan mahasiswa sampai tragedi pembunuhan.

            Krisis ini diakibatkan karena banyak nya utang Indonesia di Luar Negeri,menurun nya pendapatan negara.Ini membuat masyarakat Indonesia meminta Presiden Soeharto untuk turun dari jabatan nya.Selain masalah krisis,juga terjadi masalah kemiskinan.

            Krisis tidak hanya pada saat pemerintahan Presiden Soeharto,tetapi juga pada pemerintahan lain nya.Permasalahan kemiskinan,kelaparan,kesehatan,kurang nya pendidikan dll.Semua itu tidak bisa di hindari.Pemerintah telah banyak melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah – masalah tersebut.Mulai dari menambah ekspor ke Luar Negeri,membrikan pengobatan gratis,memberikan wajib sekolah 9 tahun gratis dll.Tetapi itu semua belum bisa mengatasi permasalahan – permasalahan yang terjadi di Indonesia.

Sistem Perencanaan Pembangunan Menuju Indonesia Emas

W. W. ROSTOW

            Teori ini pada mulanya merupakan artikel Rostow yang dimuat dalam Economics Journal (Maret 1956) dan kemudian dikembangkannya lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul The Stages of Economic Growth (1960). Menurut pengklasifikasian Todaro, teori Rostow ini dikelompokkan ke dalam model jenjang linear (linear stages mode/).

            Menurut Rostow, pembangunan ekonomi atau proses transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern merupakan suatu proses yang multidimensional. Pembangunan ekonomi bukan hanya berarti perubahan struktur ekonomi suatu negara yang ditunjukkan oleh menurunnya peranan sektor pertanian dan peningkatan peranan sektor industri saja,tetapi dalam semua sektor.

            Tahap-Tahap Linear Pertumbuhan Ekonomi Rostow

1) Masyakarat Tradisional

            Masyarakat yang fungsi produksinya terbatas yang ditandai dengan cara produksi yang  masih primitif (yang didasarkan pada ilmu dan teknologi pra-Newton) dan cara hidup masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kurang rasional, tetapi kebiasaan tersebut telah turun temurun.Dalam sektor pertanian, struktur sosialnya bersifat hirarkhis yaitu mobilitas vertikal anggota masyarakat dalam struktur sosial kemungkinannya sangat kecil.

            Sementara itu kegiatan politik dan pemerintah pada masa ini digambarkan Rostow dengan adanya kenyataan bahwa walaupun kadang-kadang terdapat sentralisasi dalam pemerintahan, tetapi pusat kekuasaan politik di daerah-daerah berada di tangan para tuan tanah yang ada di daerah tersebut.            

2) Tahap Prasyarat Tinggal Landas

                      Menurut Rostow, pada tahap ini dan sesudahnya pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara otomatis.Rostow sangat menekankan perlunya perubahan¬perubahan yang multidimensional, karena ia tidak yakin kebenaran pandangan yang menyatakan bahwa pembangunan akan dapat dengan mudah diciptakan hanya jika jumlah tabungan ditingkatkan.Menurut Rostow pertumbuhan ekonomi akan tercapai jika diikuti oleh perubahan-perubahan lain dalam masyarakat.

            Rostow juga menekankan kenaikan tingkat investasi hanya mungkin tercipta jika terjadi perubahan dalam struktur ekonomi. Kemajuan di sektor pertanian, pertambangan, dan prasarana harus terjadi bersama-sama dengan proses peningkatan investasi.

            Menurut Rostow, kemajuan sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam masa peralihan sebelum mencapai tahap tinggal landas. Sementara itu pembangunan prasarana, menurut Rostow, bisa menghabiskan sebagian besar dari dana investasi.

3)      Tahap Tinggal Landas

             Pada awal tahap ini terjadi perubahan yang drastis dalam masyarakat seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, atau berupa terbukanya pasar-pasar baru. Sebagai akibat dari perubahan¬perubahan tersebut secara teratur akan tercipta inovasi-inovasi dan peningkatan investasi. Investasi yang semakin tinggi ini akan mempercepat laju pertumbuhan pendapatan nasional dan melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan demikian tingkat pendapatan per kapita semakin besar.

            Rostow mengambil kesimpulan bahwa untuk mencapai tahap tinggal landas tidak satu sektor ekonomi yang baku untuk semua negara yang bisa menciptakan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, suatu negara tertentu tidak bisa hanya sekadar mencontoh pola perkembangan sektor pemimpin negara-negara lain.

4) Tahap Menuju Kekedewasaan

            Tahap menuju kedewasaan diartikan Rostow sebagai masa di mana masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi moderen pada hampir semua kegiatan produksi. Pada tahap ini sektor-sektor pemimpin baru akan muncul menggantikan sektor-sektor pemimpin lama yang akan mengalami kemunduran. Sektor-sektor pemimpin baru ini coraknya ditentukan oleh perkembangan teknologi, kekayaan alam.

            Rostow menekankan analisisnya kepada corak perubahan sektor-sektor pemimpin di beberapa negara yang sekarang sudah maju. la juga menunjukkan bahwa di tiap-tiap negara tersebut jenis - jenis sektor pemimpin pada tahap sesudah tinggal landas adalah berbeda dengan yang ada pada tahap tinggal landas.

5) Tahap Konsumsi Tinggi

            Tahap konsumsi tinggi merupakan tahap terakhir dari teori pembangunan ekonomi Rostow. Pada tahap ini perhatian masyarakat telah lebih menekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat bukan lagi kepada masalah produksi.

Beberapa kritik yang muncul terhadap teori Rostow ini antara lain berkaitan dengan adanya tumpang tindih tahapan, periode jangka waktu tahap tinggal landas yang meragukan, adanya masyarakat yang tidak melalui tahap tradisional.

Rencana Pembangunan Lima Tahun

            Awal masa orde baru menerima beban berat dari buruknya perekonomian orde lama. Tahun 1966-1968 merupakan tahun untuk rehabilitasi ekonomi.Pemerintah orde baru berusaha keras untuk menurunkan inflasi dan menstabilkan harga. Dengan dikendalikannya inflasi, stabilitas politik tercapai dan berpengaruh terhadap bantuan luar negeri yang mulai terjamin dengan adanya IGGI.Tahun 1969, Indonesia mulai membentuk rancangan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).

REPELITA I (1969-1974)

              Mulai berlaku sejak 1 April 1969.Tujuan yang ingin dicapai adalah ekonomi 5% per tahun dengan sasaran yang diutamakan adalah pangan,sandang,perbaikan prasarana terutama untuk menunjang pertanian dan akan diikuti oleh adanya perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

REPELITA II (1974-1979)

              Target pertumbuhan ekonomi adalah 7,5% per tahun.Prioritas utamanya adalah sektor pertanian yang merupakan dasar untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan merupakan dasar untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan merupakan dasar tumbuhnya industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.Dalam REPELITA II juga diperkenalkan tujuan demografis Prograam KB Nasional

REPELITA III (1979-1984)

            Prioritas tetap pada pembangunan ekonomi yang dititikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan,serta peningkatan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.

REPELITA IV (1984-1989)

              Adalah peningkatan REPELITA III.Peningkatan usaha – usaha untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat,mendorong pembagian pendapatan yang lebih adil dan merata,memperluas kesempatan kerja.Prioritasnya untuk melanjutkan usaha memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin – mesin industri sendiri.

REPELITA V (1989-1994)
            Menekankan bidang transportasi, komunikasi dan pendidikan.
Jika ditarik kesimpulan maka pembangunan ekonomi menurut REPELITA adalah mengacu pada sector pertanian menuju swasembada pangan yang diikuti pertumbuhan industri bertahap.